Suhu Bumi Akan Meningkat 4 Derajat
Celsius
Selasa,
19 Maret 2013
JAKARTA,
KOMPAS.com - Meski janji pengurangan emisi gas rumah kaca dari negara maju
dipenuhi, suhu bumi akan meningkat lebih dari 4 derajat celsius. Tahun 2009, di
Kopenhagen, Denmark, dalam Konferensi Perubahan Iklim, disepakati menahan
peningkatan suhu 2 derajat Celsius.
Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Bank Dunia dan Kepala Jaringan Pembangunan
Berkelanjutan Rachel Kyte dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Senin
(18/3/2013). Kyte didampingi Spesialis Manajemen Sumber Daya Alam Timothy H
Brown serta Direktur Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Asia Timur dan Pasifik
John Rome.
Menurut Kyte, ”Sekarang kita sudah melampau batas kesepakatan.” Negara-negara
miskin semakin kesulitan mengurangi kemiskinan karena dampak perubahan iklim.
”Beberapa negara bahkan mengalami kemunduran beberapa dekade ke belakang, dan
jatuh miskin,” katanya.
Hal ini disebabkan semakin tingginya intensitas, frekuensi, serta kualitas dari
berbagai bencana terkait iklim. Menurut Kyte, dalam 30 tahun terakhir, kerugian
akibat bencana iklim sudah tiga kali lipat.
”Kondisi negara-negara kepulauan kecil tak bisa
dikembalikan (irreversible),” ujarnya. Mereka terkena dampak kenaikan permukaan
air laut.November 2012, Bank Dunia menerbitkan laporan ilmiah tentang perubahan
iklim. Laporan kedua akan terbit Mei 2013.
Menghitung
kapital alam
Terkait dengan kehutanan dan eksploitasi kekayaan alam, Kyte mengakui, sulit
menghitung kapital alam berupa pohon dan mineral terpendam seperti emas. Namun,
sejak tahun lalu ada metode penghitungan yang disepakati secara global. Yang
belum ada, metode penghitungan jasa ekosistem. Saat ini, Bank Dunia bersama PBB
dan sejumlah negara mengembangkan hal itu.
”Selalu butuh perimbangan antara harga yang diterima sekarang dengan membongkar
kekayaan alam dan polusi yang diterima nanti,” kata Rome. ”Itu area ekonomi
politik,” katanya.
Sementara itu, tentang sistem otonomi Indonesia yang berpotensi korupsi,
menurut Brown, tidak ada indikasi seperti itu. ”Sistem otonomi daerah tidak
menyebabkan korupsi terkait kehutanan,” katanya. Menurut dia, ada faktor lain
yang menyebabkan muncul korupsi, antara lain tidak ada sistem pemantauan yang
dipercaya publik atau pemerintah tidak akuntabel.
Diunduh :
Minggu, 7 April 2013 – Pukul 12.10 WIB
Suhu Bumi Akan Meningkat 4 Derajat
Celsius
JAKARTA,
KOMPAS.com - Meski janji pengurangan emisi gas rumah kaca dari negara maju
dipenuhi, suhu bumi akan meningkat lebih dari 4 derajat celsius. Tahun 2009, di
Kopenhagen, Denmark, dalam Konferensi Perubahan Iklim, disepakati menahan
peningkatan suhu 2 derajat Celsius.
Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Bank Dunia dan Kepala Jaringan Pembangunan
Berkelanjutan Rachel Kyte dalam perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Senin
(18/3/2013). Kyte didampingi Spesialis Manajemen Sumber Daya Alam Timothy H
Brown serta Direktur Pembangunan Berkelanjutan Wilayah Asia Timur dan Pasifik
John Rome.
Menurut Kyte, ”Sekarang kita sudah melampau batas kesepakatan.” Negara-negara
miskin semakin kesulitan mengurangi kemiskinan karena dampak perubahan iklim.
”Beberapa negara bahkan mengalami kemunduran beberapa dekade ke belakang, dan
jatuh miskin,” katanya.
Hal ini disebabkan semakin tingginya intensitas, frekuensi, serta kualitas dari
berbagai bencana terkait iklim. Menurut Kyte, dalam 30 tahun terakhir, kerugian
akibat bencana iklim sudah tiga kali lipat.
”Kondisi negara-negara kepulauan kecil tak bisa
dikembalikan (irreversible),” ujarnya. Mereka terkena dampak kenaikan permukaan
air laut.November 2012, Bank Dunia menerbitkan laporan ilmiah tentang perubahan
iklim. Laporan kedua akan terbit Mei 2013.
Menghitung
kapital alam
Terkait dengan kehutanan dan eksploitasi kekayaan alam, Kyte mengakui, sulit
menghitung kapital alam berupa pohon dan mineral terpendam seperti emas. Namun,
sejak tahun lalu ada metode penghitungan yang disepakati secara global. Yang
belum ada, metode penghitungan jasa ekosistem. Saat ini, Bank Dunia bersama PBB
dan sejumlah negara mengembangkan hal itu.
”Selalu butuh perimbangan antara harga yang diterima sekarang dengan membongkar
kekayaan alam dan polusi yang diterima nanti,” kata Rome. ”Itu area ekonomi
politik,” katanya.
Sementara itu, tentang sistem otonomi Indonesia yang berpotensi korupsi,
menurut Brown, tidak ada indikasi seperti itu. ”Sistem otonomi daerah tidak
menyebabkan korupsi terkait kehutanan,” katanya. Menurut dia, ada faktor lain
yang menyebabkan muncul korupsi, antara lain tidak ada sistem pemantauan yang
dipercaya publik atau pemerintah tidak akuntabel.
Diunduh :
Minggu, 7 April 2013 – Pukul 12.10 WIB
0 komentar:
Posting Komentar