STANDAR COSTING

            Konsep Biaya Standar

Pengertian Biaya Standar

            Secara umum standar diartikan sebagai suatu kesatuan pengukuran yang ditetapkan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. Standar adalah suatu ukuran kuantitas yang harus dicapai sehubungan dengan adanya operasi atau kegiatan tertentu. Biaya standar dapat diartikan biaya yang diperhitungkan secara wajar harus terjadi di dalam memproduksi suatu barang, jadi biaya standar adalah standar kuantitas input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produksi tertentu .

            Nafarin (2003) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ), mendefinisikan biaya standar sebagai harga pokok yang ditentukan di muka dan merupakan harga pokok yang seharusnya. Harga pokok yang seharusnya adalah harga pokok yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai harga pokok yang sesungguhnya yang paling efisien. Biaya standar adalah biaya yang ditetapkan dengan seksama untuk satu unit keluaran. Menurut Mulyadi (2000) yang dikutip oleh Winda      ( 2011 ), biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu.

Tipe –Tipe Standar

            Menurut Hansen dan Mowen (2006) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ), standar umumnya diklasifikasikan baik sebagai sesuatu yang ideal maupun yang saat ini dapat tercapai.

1. Standar ideal (ideal standards). Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Tidak ada mesin yang rusak, menganggur, atau kurangnya keterampilan yang dapat ditoleransi. 
2. Standar yang saat ini dapat tercapai (currently attainable standards). Standar ini dapat dicapai dengan beroperasi secara efisien. Kelonggaran diberikan untuk kerusakan normal, gangguan, keterampilan yang lebih rendah dari sempurna, dan lainnya.

Manfaat Penetapan Biaya Standar

            Penetapan biaya standar sangat bermanfaat bagi manajemen aktivitas perusahaan, karena standar biaya bermanfaat untuk :

1. Pembuatan anggaran.
2. Pengendalian biaya dan mengukur efisiensi.
3. Mendorong upaya kemungkinan pengurangan biaya.
4. Memudahkan dalam pencatatan dan penyiapan laporan biaya.
5. Merencanakan biaya bahan baku, pekerjaan dalam proses maupun persediaan barang jadi.
6. Sebagai pedoman penetapan harga penawaran dalam tender suatu proyek atau kontrak tertentu

Kelemahan Biaya Standar

Menurut Mulyadi (2000) kelemahan biaya standar adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar yang ditentukan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa biaya standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan ketaatan atau kelonggaran yang relatif sama.
2. Seringkali standar cenderung menjadi kaku atau fleksibel, meskipun dalam jangka pendek, keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan standar jarang sekali dilakukan.

Penentuan Biaya Standar

 

            Menurut Nafarin (2003) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ), penentuan biaya standar dibagi dalam tiga bagian, yaitu biaya bahan baku langsung standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar.

1. Biaya Bahan Baku Langsung Standar. Biaya bahan baku langsung standar terdiri atas harga bahan baku langsung standar dan kuantitas bahan baku langsung standar. 
   • Harga bahan baku langsung standar. Harga bahan baku standar adalah taksiran harga bahan baku per unit. Harga bahan baku langsung standar biasanya ditentukan dari daftar harga pemasok (supplier), katalog, atau informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga di masa akan datang 
   • Kuantitas Bahan Baku Langsung Standar. Kuantitas bahan baku langsung standar adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Kuantitas bahan baku langsung standar dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis dan analisis catatan masa lalu. Penyelidikan teknis misalnya dengan mengadakan taksiran yang wajar terhadap bahan baku yang diperlukan untuk satu unit produk atau membuat percobaan operasi produksi. Analisis catatan masa lalu misalnya dengan menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk (pekerjaan) yang sama dalam periode tertentu pada masa lalu.
2. Biaya Tenaga kerja Langsung Standar. Biaya tenaga kerja langsung standar terdiri atas tarif upah tenaga kerja langsung standar dan jam tenaga kerja langsung standar. Tarif Upah Tenaga Kerja Langsung Standar
   • Tarif Upah Tenaga Kerja Langsung Standar. Tarif upah tenaga kerja langsung standar adalah taksiran tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Tarif upah tenaga kerja langsung standar dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan karyawan dan data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. 
   • Jam Tenaga Kerja Langsung Standar. Jam tenaga kerja langsung standar adalah taksiran sejumlah satuan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk tertentu.
3. Biaya Overhead Pabrik Standar. Biaya overhead pabrik standar dapat ditaksir atas dasar kapasitas normal. Misalnya dengan menghitung kapasitas normal dalam satu tahun x unit atau y jam kerja langsung dan biaya overhead pabrik satu tahun yang terdiri atas biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Jam kerja normal atau kapasitas normal adalah jam kerja yang digunakan untuk menentukan standar tarif pembebanan biaya overhead pabrik. Kapasitas normal merupakan suatu tingkat kapasitas operasi yang dapat dicapai dengan pemanfaatan secara maksimal semua input atas fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga pada akhirnya tercapai biaya per unit produk yang serendah mungkin.

Konsep Pengendalian

            Pengendalian dibutuhkan dalam setiap pekerjaan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan agar sesuai dengan yang direncanakan semula. Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya (Hansen dan Mowen, 2006). Menurut Rony (1990) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ), pengendalian berkaitan dengan usaha, prosedur, metode, dan langkah yang harus ditempuh agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Biaya produksi harus dapat dikendalikan agar tidak terjadi pemborosan.Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat mengendalikan biaya produksi agar berjalan secara efisien. Menurut Kuswadi (2005) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ), penentuan biaya standar dilakukan untuk mencapai produktivitas yang maksimum dengan biaya serendah-rendahnya.

Analisis Varians

 

            Varians atau selisih menurut Hongren (2008) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ) adalah perbedaan antara jumlah berdasarkan hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan, yakni jumlah aktual dan jumlah yang diperkirakan berdasarkan anggaran. Varians adalah perbedaan yang terjadi antara biaya standar dengan biaya sebenarnya yang mungkin menguntungkan atau sebaliknya.

            Kuswadi (2005) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ) mendefinisikan varians adalah selisih antara biaya standar dan biaya aktual. Varians dianggap baik jika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standar dan sebaliknya. Jumlah varians untuk suatu periode biasanya terdiri atas varians yang baik (favorable) dan varians yang tidak baik (unfavorable). Varians ini berasal dari biaya standar bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual, manajemen diharapkan dapat memperhatikan varians-varians yang terjadi dan dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Hongren (2008) yang dikutip oleh Winda ( 2011 ) membagi varians ke dalam dua bagian yaitu:

1. Varians Harga. Varians harga adalah perbedaan antara harga aktual dan harga yang dianggarkan dikali dengan kuantitas masukan aktual, seperti bahan baku yang digunakan atau dibeli.
2. Varians Efisiensi / Kuntitas. Varians efisiensi adalah perbedaan antara kuantitas masukan aktual dan anggaran kuantitas masukan yang seharusnya digunakan untuk memproduksi keluaran aktual dikali dengan harga yang dianggarkan. Analisis varians digunakan untuk evaluasi kinerja. Ada dua hal yang menjadi penilaian menurut Hongren (2008), yaitu :

• Efektifitas, yaitu tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
• Efisiensi, yaitu jumlah relatif masukan yang digunakan untuk mencapai tingkat keluaran tertentu. Makin sedikit masukan yang digunakan untuk mencapai tingkat keluaran tertentu atau semakin banyak keluaran untuk tingkat masukan tertentu maka semakin tinggi efisiensinya.

            Selanjutnya terdapat tiga catatan penting berkaitan dengan analisis varian baik untuk selisih kuantitas maupun selisih harga, yaitu :

1. Selisih harga dan kuantitas dapat dihitung untuk tiga elemen biaya yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, meskipun selisih tersebut tidak disebut dengan nama yang sama dalam semua kas
2. Meskipun selisih harga dapat disebut dengan nama yang berbeda tetapi dihitung dengan cara yang sama persis baik untuk bahan langsung, tenaga kerja maupun biaya overhead. Begitu pula dengan selisih kuantitas. 
3. Bahwa analisis selisih sebenarnya merupakan suatau tipe analisis input-output. Input mewakili kuantitas sesungguhnya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Output mewakili produksi yang baik dalam periode tersebut dinyatakan dalam kuantitas standar yang diperbolehkan untuk output sesungguhnya. Kuantitas standar yang diperbolehkan berarti jumlah bahan langsung, tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik yang sebaiknya digunakan dalam menghasilkan output sesungguhnya dalam periode tersebut. Hal ini berarti bahan, tenaga kerja dan overhead pabrik lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang sesungguhnya digunakan, tergantung pada efisiensi dan ketidakefisienan operasi perusahaan. 
   
   
   SUMBER :
   Sasi, Sapta. 2011 . “ Penetapan Biaya Standard Dalam Perencanaan dan   Pengendalian Biaya Produksi ( Studi Kasus PT Ajinomoto )” . Skripsi . Surabaya : Perbanas.
   Simamora, Henry . 2002 . Akuntansi Manajemen, Edisi 2. Yogyakarta : UPP AMP   YKPN .

UPAYA MEMBERANTAS PENCUCIAN UANG

(MONEY LAUNDERING)

PENGERTIAN DAN MEKANISME KEGIATAN PENCUCIAN UANG

Istilah money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat “pencucian uang” yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minum keras.

Dalam Black’s Law Dictionary, money laundering diartikan sbb :

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced”

 

Secara umum, money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitsa yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering dan integration .

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui rela estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Adapun integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu ‘legitimate explanation’ bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di’cuci’ melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah di-laundry dimasukan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

PERANAN BANK DALAM MENCEGAH KEGIATAN PENCUCIAN UANG

Berdasarkan report on Correspondent Banking “A Gateway to Money Laundering” yang dikeluarkan oleh US Senate Permanent Sub-Committee on Investigation perbankan AS dibatasi dalam pembukaan hubungan koresponden dengan shell banks; mengakhiri hubungan koresponden dengan high risk foreign banks khususnya shell banks; mengidentifikasi offshore banks dan bank-bank di negara lain yang memiliki pengawasan yang lemah, control anti money laundering yang lemah dan kerahasiaan bank yang ketat. Rekomendasi ini tentunya dapat mempengaruhi bank-bank di Indonesia yang melakukan hubungan korespondensi dengan bank di AS.

Berkenaan dengan hal tersebut sangat penting bagi perbankan di Indonesia untuk melakukan pencegahan kegiatan pencucian uang. Kegiatan kriminal khususnya tindak pidana money laundering dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang. Konsep inilah yang menjadi dasar dari Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer).

Prinsip KYC yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank-bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi.

Risiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap praktek-praktek yang dijalankan oleh suatu bank yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan. Bank sangat rentan terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah.

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYC, risiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan due diligence yang kurang memadai.

Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak mematuhi standar KYC dan gagal melaksanakan due diligence yang diperlukan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib.Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.

Risiko konsentrasi terkait dengan sisi aktiva dan pasiva bank. Sebagaimana diketahui, dalam praktek pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga

penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap seorang atau group kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dan nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko konsentrasi dimaksud. Sementara itu di sisi pasiva, risiko konsentrasi berhubungan dengan risiko dana khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada likuiditas bank yang bersangkutan. Untuk ini bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas deposan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan deposan tersebut dengan simpanan deposan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Prinsip KYC terutama adalah untuk melindungi reputasi bank. Prinsip KYC juga dapat memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat. Dalam hal ini pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa bank yang bersangkutan, diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah melalui bank tersebut sejalan dengan praktek perbankan yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Prinsip KYC dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang illegal atau bank tidak dijadikan sasaran dari kejahatan. Dalam hal ini, dengan diterapkannya prinsip KYC, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian, sejak awal terjadinya hubungan antara bank dan nasabahnya, bank tidak hanya mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh nasabahnya tetapi juga dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat ilega

PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN PENCUCIAN UANG

Peranan Pemerintah RI

Pencegahan dari pemberantasan kegiatan money laundering dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administratif. Partisipasi Pemerintah RI dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah melalui UU No. 7 Tahun 1997. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatangan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengindentifikasikan, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius. Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pertama, money laundering karena pengaruhnya pada system keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negative terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya money laundering sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik.Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, money laundering dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money laundering dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya money laundering sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan money laundering sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Peranan Bank Indonesia

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan money laundering secara administratif. Khusus ketentuan BI yang dikeluarkan untuk mencegah kegiatan pencucian uang yang sejalan dengan rekomendasi dari FATF dan Basle Committee on Banking Supervision adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang disempurnakan denganPBI No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001.

BI juga telah mengeluarkan SE Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyampaikan pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Adapun materi muatan yang diatur dalam PBI ini, al mencakup :

1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, identifikasi Nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai beneficial owner. 
2. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukkan pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 
3. Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah. 
4. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening dibank, serta melakukan pengkinian data. 
5. Kewajiban bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah. 
6. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah. 
7. Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia kepada BI selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank. 
8. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bank yang berbadan hukum Indonesia. 
9. Pengecualian PBI ini bagi walk in customer (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp. 100.000.000,00 atau nilai yang setara dengan itu. 
10. Kewajiban bank untuk menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar dimaksud. 
11. Kewajiban bank untuk menerapkan kebijakan mengenal nasabah bagi nasabah baru berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sejak ditetapkannya pedoman dimaksud. 
12. Kewajiban bank untuk melaksanakan program pelatihan kepada karyawan Bank mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 
13. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat 2 UU Perbankan bagi bank yang melanggar PBI ini.

Sumber :

http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf