Presiden: UMKM Tanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Hindra Liauw – www.kompas.com

Senin, 22 Oktober 2012

            YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong kerja sama global yang melibatkan pemangku kepentingan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terbukti mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang didambakan para pemimpin dunia. Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran membuat ekonomi semakin seimbang, memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, serta menciptakan keseimbangan ekonomi.

            "Indonesia terus berperan aktif untuk menggalang kerja sama global," kata Presiden ketika membuka International Microfinance Conference di Yogyakarta, Senin (22/10/2012). 

            Turut hadir pada konferensi tersebut, antara lain, Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Menteri Perindustrian MS Hidayat. Hadir pula para pelaku pembiayaan kredit mikro, termasuk pendiri Grameen Bank Prof Muhammad Yunus, sekaligus pemenang Nobel Perdamaian 2006.

            Presiden mengatakan, keseimbangan ekonomi, dan juga pertumbuhan yang kuat, kerap menjadi salah satu agenda pertemuan para pemimpin dunia, baik skala regional maupun global, seperti G20.

            Pada kesempatan itu, Presiden menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk melakukan intervensi positif dan proporsional dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan pengalaman, mekanisme pasar kerap tak berdaya mewujudkan keadilan. "Pemerintah wajib memberikan keadilan dan mengurangi ketimpangan," kata Presiden.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/22/15335453/Presiden.UMKM.Tanggulangi.Kemiskinan.dan.Pengangguran

Diunduh            :  Pukul 19.30 WIB

Analisis             :

Saya setuju dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi sudah sewajarnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan UMKM didasari pada peran UMKM dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. UMKM cukup menyerap tenaga kerja di Indonesia, dengan kata lain mayoritas tenaga kerja di Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sektor UMKM. Kecenderungan menyerap tenaga kerja umumnya membuat banyak UMKM juga intensif dalam menggunakan sumberdaya lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di daerah, pertumbuhan UMKM akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi. Selain itu pemerintah juga harus memberikan perhatiannya kepada UMKM, seperti memberikan kredit bersubsidi, bantuan teknis , kemitraan dan bantuan keuangan. Sehingga UMKM dapat menjadi sektor potensial yang dapat menciptakan nilai tambah.

Pengamat: Birokrasi Berbelit Hambat Investor

Edward Panggabean - www.Liputan6.com
Sabtu, 22 September 2012

Liputan6.com, Jakarta: Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Monang Tobing menilai masalah birokrasi dan tak adanya kepastian hukum adalah penghambat paling besar bagi investor mengembangkan investasi di Indonesia. "Birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian usaha membuat kalangan investor terpuruk sehingga peringkat daya saing Indonesia di peta global menurun," kata Monang dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/9).

Pernyataan Monang, sekaligus menanggapi laporan WEF (World Economic Forum) mengenai daya saing global 2012-2013 yang menempatkan posisi Indonesia menurun empat peringkat menjadi urutan ke-50. Posisi ini jauh berada di bawah Singapura di peringkat 2, Malaysia peringkat 25, dan Thailand peringkat 38.

Monang mencontohkan, kasus paling mutakhir, di mana pengusaha Hartati Murdaya diduga menjadi korban pemerasan oleh oknum bupati, adalah contoh konkret hukum tak ditegakkan demi melindungi investasi. "Di sini pemerintah daerah butuh investasi untuk mengembangkan daerahnya, sehingga seharusnya investor dilindungi, bukannya malah dipersulit, apalagi diperas," ucapnya.

Selain itu, masalah yang perlu dijawab adalah mengapa investor dalam negeri yang memajukan daerah yang diduga menjadi korban pemerasan penguasa, malah dituduh menyuap. "Inilah dilema pengusaha yang berniat baik memajukan daerah, malah diganjal oleh perilaku birokrat di daerah," ujar Monang.

Lanjut Monang, terkait laporan WEF merupakan pukulan telak, karena program reformasi birokrasi dan debottlenecking (menghilangkan hambatan dunia usaha) yang terus digembar-gemborkan pemerintah tak menunjukkan hasil optimal.

"Padahal, reformasi birokrasi sudah digulirkan terus menerus sejak tahun 2007, tetapi perubahan belum banyak terlihat. Hal ini semakin membuat investor terpuruk, dan sangat dirugikan," urainya.

Dalam hal ini Monang menegaskan dari laporan World Investment Report yang dirilis setiap tahun, menunjukkan investor lebih tertarik menanamkan modal di negara yang memiliki kemapanan sistem pelayanan dan jaminan kepastian hukum.

Hal itu juga didukung enam faktor meliputi kondisi politik dan keamanan stabil, tata kelola pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi, legal framework dan rule of law, pangsa pasar dan prospek pertumbuhan ekonomi, upah tenaga kerja yang sebanding dengan tingkat produktivitas (wedge adjusted productivity of labor), dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

http://news.liputan6.com/read/439220/pengamat-birokrasi-berbelit-hambat- investor

Diunduh            : Jum'at , 5 Oktober 2012 - Pukul 19.05 WIB 

Analisis             :

Saya setuju dengan pemberitaan diatas mengenai ‘ birokrasi berbelit hambat investor ‘ . Mekanisme struktur seperti ini tentu akan menghambat proses pembangunan,   hal ini diperlihatkan didalam masalah perijinan, disana akan dijumpai mekanisme yang panjang dan lama, dan hal ini akan mengakibatkan para investor dan masyarakat untuk menanamkan modalnya akan berurusan dengan pemerintah. Karena pada saat ini orang lebih cenderung suka terhadap hal  praktis dan cepat untuk mengurus sesuatu. Apalagi pada sekarang ini, Kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi isu kebijakan sentral yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan bisa memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini untuk bisa segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Buruknya kinerja birokrasi publik di Indonesia sering menjadi determinan yang penting dari penurunan minat investasi. Akibatnya pemerintah sangat sulit dalam menarik investasi, belum lagi ditambah dengan masalah-masalah lain seperti ketidakpastian hukum dan keamanan nasional. Oleh karenanya reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha. Pada era globalisasi, aparatur negara harus siap dan mampu menghadapi perubahan yang sangat dinamis dan tantangan persaingan dalam berbagai bidang.  Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan memiliki implikasi luas, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Protes, demonstrasi dan bahkan pendudukan kantor-kantor pemerintahan oleh masyarakat yang sering terjadi di berbagai daerah menjadi indikator dari besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan mampu mengembalikan image pemerintah di mata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali.

REI : Anggaran Pemerintah Bangun Rumah Murah Kecil

lustrasi: Sudah saatnya pemda ikut memperhatikan masalah perumahan 

bagi masyarakat miskin di daerahnya

Didik Purwanto - www.kompas.com

Minggu, 21 Oktober 2012

            JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso menginginkan agar pemerintah menaikkan anggaran untuk pembangunan rumah rakyat. Sebab, anggaran tersebut dinilai kecil. 

            "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan perumahan rakyat saat ini hanya satu persen dari total belanja negara. Seharusnya bisa lebih tinggi," kata Setyo di pameran industri properti BNI-REI Expo di Jakarta, Sabtu (20/10/2012) malam. 

            Menurut Setyo, dengan kenaikan anggaran pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat, maka masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, juga bisa menikmati harga rumah dengan harga yang wajar. Di sisi lain, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhan papan sesuai yang diinginkan dan sesuai dengan kondisi keuangannya. 

            REI sebagai mitra pemerintah sebenarnya menginginkan ada penambahan anggaran untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut. "Saya rasa dua persen sudah bagus dari total belanja APBN kita saat ini sebesar Rp 1.600 triliun," ujarnya. 

            Sebagai mitra, REI mencatat terus membangun rumah sederhana sesuai program pemerintah. Sebagai gambaran, pada tahun 2006 REI membangun 100.000 unit rumah sederhana di Semarang, lalu 100.000 unit lainnya di Jonggol pada tahun 2006, lalu di Lamongan pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 rumah sederhana bagi prajurit TNI.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/10/21/15363318/REI.Anggaran.Pemerintah.Bangun.Rumah.Murah.Kecil
Diunduh         : Pukul 17.55 WIB

Analisis         :

Saya setuju dengan pernyataan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso yang menginginkan agar pemerintah menaikkan anggaran untuk pembangunan rumah rakyat. Karena seperti kita telah ketahui bahwa masalah kepadatan pemukiman masyarakat hingga saat ini masih menjadi masalah utama sehingga kebakaran di pemukiman padat pun kerap terjadi. Pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk membangun perumahan yang layak serta menata kawasan yang kumuh dan memperbaiki rumah susun yang tua bagi kalangan menengah ke bawah, namun masih dengan harga yang terjangkau masyarakat.